Resep Kurangi Kemiskinan ala Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Matan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, mengurangi kemiskinan bukanlah suatu hal yang terlalu sulit. Pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dengan menambah kemakmuran atau mengefisiensikan biaya negara.

Hal tersebut disampaikan Kalla dalam seminar nasional yang diselenggarakan Harian Kompas bertajuk "Korupsi yang Memiskinkan" di Hotel Santika, Jakarta, Senin (21/2/2011).

"Mengatasinya simpel saja. Kalau kita lihat masyarakat miskin, kenapa miskin? Pendapatannya kurang, lebih kecil dari pengeluarannya. Kalau ingin selesaikan, kita balik saja," kaja Kalla.

Dikatakannya, untuk menambah kemakmuran rakyat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran rakyat dengan menyediakan kebutuhan rakyat lebih murah.

"Kalau mau naik pendapatan, biaya tetap, bisa mengurangi kemiskinan. Kalau naik pendapatan, naik juga biaya, tetap miskin. Gaji naik, harga beras naik, karena inflasi, tetap miskin. Yang paling bahaya, pendapatan tetap, biaya naik," ujarnya.

Kalla mencontohkan, untuk mengurangi pengeluaran rakyat, pemerintah dapat menyediakan kebutuhan pokok rakyat dengan murah seperti membangun perumahan, menyediakan air bersih dengan harga terjangkau, pendidikan dan kesehatan terjangkau, serta transportasi dan biaya listrik yang memadai.

Contoh

"Contoh, air. Di Menteng, Rp 5.000 per kubik, tapi di Priok air yang ketengan Rp 40.000 per kubik. Dulu saya perintahkan, bangun 10.000 sambungan air baru. Sehingga ongkos air di Priuk jadi Rp 6.000 per kubik, ada penghematan," paparnya.

Contoh lainnya, lanjut Kalla, adalah penghematan pada bidang transportasi dengan membangun monorel. "Monorel itu di atas, anti banjir. Bayangkan, dengan monorel, sepertiganya tidak ada macet. Ongkos macet tiap hari Rp 6 triliun," lanjut Kalla.

Selain menghemat pengeluaran rakyat, pemerintah dapat mengefisiensikan ongkos negara. Menurut Kalla, selama ini ongkos negara terlalu mahal. Salah satu penyebabnya, adalah korupsi yang mulai menjalar ke semua lini baik di pemerintah pusat maupun daerah.

"Dulu yang korupsi pusat. Sekarang karena kekuasan sudah dibagi tiga, kekuasan sepertiga di DPR, sepertiga di daerah, jadi yang masuk penjara sepertiga-sepertiganya saja. Sekarang merata," katanya.

Untuk mengurangi budaya korupsi tersebut, tambah Kalla, harus dimulai dari pemerintah pusat. Kemudian, negara mulai mengefisiensikan biaya di setiap sektor. "Contohnya, kenapa terlalu boros? Oh, subsidi terlalu tinggi. Di mana? Minyak tanah, jadi robah minyak tanah, kasih ke LPG. Dengan itu, hemat subsidi minimal 40 triliun per tahun," papar Ketua Palang Merah Indonesia Pusat itu.

Sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7145896